Menjaga Efektivitas Arbitrase

by: Panji Prasetyo

Faktor kelancaran kegiatan komersial di suatu negara tidak lepas dari keefektifan mekanisme penyelesaian sengketanya. Arbitrase, sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, berkembang berkat keunggulannya dibanding pengadilan karena proses beracaranya bersifat rahasia dan lebih efektif dalam hal jangka waktu dan biaya.

Terlebih, dengan telah diratifikasinya Konvensi New York 1958, putusan arbitrase berlaku lintas batas di antara negara anggota konvensi tersebut. Sehingga sangat wajar apabila arbitrase menjadi preferensi bagi para pelaku usaha domestik maupun internasional.

Berdasarkan data yang dilansir situs-situs resmi institusi arbitrase terkemuka di dunia, yakni SIAC (Singapura), LCIA (London), dan ICC Arbitration (Paris) terdapat kenaikan jumlah perkara dari tahun 2012 sampai dengan 2015 yang cukup signifikan. Paling tidak, Singapore International Arbitration Centre (SIAC) mencatat bahwa selama sepuluh tahun terakhir terdapat kenaikan jumlah perkara arbitrase sejumlah 300%.

Terlepas dari tren positif di atas, tetapi dalam praktik kerap ditemukan upaya sabotase terhadap proses arbitrase. Bahkan seorang praktisi arbitrase internasional, Doak Bishop, mencetuskan isitilah arbitral terrorism terhadap upaya sabotase untuk menghambat dan memperpanjang proses arbitrase, dengan mengajukan berbagai macam mosi yang harus didengarkan dan diputuskan oleh majelis arbiter sebelum menjatuhkan putusan akhir.

Dalam praktik arbitrase internasional, hal tersebut dimungkinkan oleh pasal 17 UNCITRAL Model Law tentang putusan provisionil.

Sebagai catatan, UNCITRAL Model Law telah dirujuk oleh 72 negara dalam menyusun undang-undang arbitrase negara-negara tersebut. Apabila mosi tersebut tidak didengarkan atau diputus oleh majelis arbitrase, maka pada gilirannya dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap natural justice, yang merupakan salah satu alasan pengesampingan atau pembatalan putusan arbitrase (pasal 32 (2) (a) UNCITRAL Model Law).

Berkembangnya tren sabotase tersebut juga menjadi salah satu latar belakang pemerintah Singapura membentuk Singapore International Commercial Court (SICC) pada tahun 2015 sebagai lembaga komplementer dari SIAC, untuk memfasilitasi pihak-pihak yang memiliki kasus sengketa internasional, tetapi enggan menempuh proses arbitrase.

Bagaimana dengan Indonesia?

Walaupun UU Arbitrase No. 30/1999 perumusannya tidak berdasarkan UNCITRAL Model Law, tetapi proses arbitrase di Indonesia juga tidak luput dari sabotase. Sabotase tersebut dilakukan dengan melakukan teror pada seluruh tahapan arbitrase. Tujuanya adalah untuk menghindari proses arbitrase, dengan memanfaatkan celah (loophole) dalam hukum acara perdata dan kepailitan.

Sistem peradilan di Indonesia yang tidak mengenal praperadilan dan dismissal process untuk menyaring gugatan perdata, menjadi pintu masuk untuk melakukan sabotase dan upaya penggagalan proses arbitrase.

Empat Modus Menggagalkan Arbritase

Dalam praktik, paling tidak terdapat 4 modus dalam menganggu dan menggagalkan proses arbitrase di Indonesia, yaitu:

Pertama, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap materi yang sebenarnya menjadi wewenang arbitrase atau gugatan terhadap arbiter. Upaya ini didorong dengan luasnya persyaratan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kedua, mengajukan gugatan wanprestasi dengan menambahkan pihak yang tidak terikat dalam perjanjian arbitrase. Penambahan pihak ini dilakukan sebagai siasat, karena jika hanya menggugat pihak yang terikat dalam perjanjian, maka pengadilan akan menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Ketiga, mengajukan gugatan pembatalan perjanjian yang turut membatalkan klausul arbitrase. Gugatan ini walaupun jelas merupakan pelanggaran atas prinsip separabilitas di mana klausul arbitrase akan tetap berlaku meski pun perjanjian pokok berakhir atau batal, tetapi tetap saja hal semacam ini diperiksa oleh pengadilan.

Keempat, termohon dalam arbitrase mengajukan pernyataan pailit terhadap diri sendiri. Dalam keadaan pailit seluruh proses hukum (termasuk arbitrase) yang berhubungan dengan harta si debitur pailit harus dihentikan dan tuntutan terhadap kewajiban si debitur pailit harus mengikuti prosedur kepailitan.

Mencermati hal-hal di atas, menjadi sangat mendesak bagi Mahkamah Agung, sebagai lembaga yudisial tertinggi, untuk membuat arahan agar pengadilan lebih berhati-hati dalam memeriksa perkara yang masuk dalam kewenangan lembaga arbitrase.

Hal ini bukanlah bentuk intervensi terhadap kemandirian hakim, karena hal serupa juga pernah dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam masalah sita jaminan, di mana Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975 telah menjadi pedoman bagi seluruh hakim pada tingkat pengadilan untuk “berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan”.

Selain itu, harmonisasi dan sinkronisasi antara hukum acara perdata dan kepailitan dengan UU Arbitrase juga harus menjadi prioritas. Hal ini perlu dilakukan, bukan saja untuk menutup loopholes atas sabotase dalam proses arbitrase, tetapi lebih penting lagi untuk menjaga arbitrase tetap efektif menjadi lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dipercaya.

 

Artikel ini dimuat di koran “Bisnis Indonesia” – 26 Juli 2016